Sebuah malam penuh apresiasi dan refleksi mewarnai ajang The Best Indonesia Leader Award 2025 yang digelar Forum Peduli Prestasi Bangsa (FPPB) di Alam Indah Hotel & Resto, Semarang, Jumat (24/10). Di antara deretan tokoh nasional dan daerah, nama Prof. Dr. Dr. K.P.A. Henry Indraguna, S.H., M.H. disebut sebagai penerima penghargaan untuk kategori Penegakan Hukum dan...Read More

Pakar Hukum Prof Dr Henry Indraguna, SH.MH menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang akan menerapkan program bahan bakar campuran etanol 10 persen (E10). Prof Henry menilai program yang diinisiasi dan akan diorkestrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak...Read More

Setiap akhir pekan, Tati Suryati seharusnya menikmati waktu bersama keluarga. Namun dalam beberapa bulan terakhir, warga Tangerang Selatan itu justru harus berkeliling kota hanya untuk mencari bahan bakar mobilnya. Bukan karena hobi otomotif, melainkan karena kelangkaan bahan bakar beroktan tinggi yang biasa ia gunakan: V-Power Nitro+ RON 98. “Saya bisa berputar sampai tiga SPBU swasta,...Read More

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Profesor Henry Indraguna menyerukan agar masyarakat tidak terburu-buru mencela kebijakan pemerintah, khususnya program yang dijalankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Menurut Henry Indraguna, meski Bahlil kerap diserang opini negatif dan diberitakan secara tidak proporsional, banyak langkah yang diambilnya justru sebenarnya berpihak pada kepentingan rakyat. “Pak Bahlil...Read More

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah di awal pemerintahan baru sejatinya dirancang sebagai salah satu kebijakan strategis untuk memperkuat sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan besarnya jelas yakni untuk meningkatkan gizi anak sekolah, mengurangi angka stunting, sekaligus meringankan beban keluarga. Namun, implementasi awal justru diwarnai masalah serius yang berpotensi mencoreng wajah...Read More

Penasehat ahli Balitbang DPP Partai Golkar sekaligus pakar hukum, Prof. Dr. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H., C.R.A., menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tengah dibahas memang penting sebagai instrumen pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Namun, menurutnya, ada sejumlah kelemahan serius dalam rancangan regulasi tersebut yang tidak boleh...Read More

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Henry Indraguna, menyatakan dukungannya atas pandangan Ketua Balitbang Golkar, Prof. Yuddy Chrisnandi, yang menekankan pentingnya peran Balitbang sebagai motor penggerak gagasan partai. Menurut Henry, Balitbang tidak boleh berhenti hanya menjadi lembaga kajian internal, tetapi harus berkembang menjadi pusat inovasi politik dan kebijakan. “Pernyataan Ketua Balitbang Prof. Yuddy sangat...Read More

Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai respon cepat dari salah satu tuntutan 17+8, yang lahir dari desakan publik pasca-kerusuhan demonstrasi akhir Agustus 2025. Informasi tentang rencana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian tersebut diungkapkan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang telah berdialog dengan Presiden Prabowo pada pekan lalu (11/9/2025) di Istana...Read More

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi isu yang menyita perhatian publik. Karenanya perlu ada revisi yang bertujuan memperkuat penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna, SH. MH mengusulkan beberapa perubahan krusial atas RUU yang diyakini mampu menjawab kejahatan yang termasuk extra ordinary ini. Dia menyebut bahwa...Read More

Waketum DPP BAPERA Henry Indraguna mengatakan, pihaknya mendukung sikap tegas Presiden Prabowo menyikapi demonstrasi, yang dinilai mulai berubah menjadi aksi anarkis. Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan tindakan anarkis. Seperti merusak fasilitas umum hingga penjarahan.  “Negara wajib hadir untuk melindungi rakyat dari aksi yang bersifat anarkis;...Read More