Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Tokyo, Jepang, pertengahan Maret 2026 mempertegas peran strategis Indonesia dalam peta energi global. Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Ryosei Akazawa, Menteri Bahlil berhasil menyepakati dua nota kesepahaman (MoU) terkait rantai pasok mineral kritis dan pengembangan teknologi nuklirnya rendah karbon....Read More
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tidak melakukan panic buying BBM karena stok nasional dipastikan aman, dengan cadangan sekitar 23 hari atau masih di atas standar minimal kebutuhan nasional yang lebih dari 20 hari. Terkait hal ini, Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna memahami banyak sejumlah masyarakat reaktif dengan stok BBM di dalam...Read More
Pengamat hukum Prof Henry Indraguna menyoroti tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang didakwa terkait penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Guru Besar Unissula ini menilai ada aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam proses penuntutan maupun persidangan, terutama prinsip keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif sebagai arah baru sistem pemidanaan....Read More
Penganiayaan anak kembali menggemparkan publik Indonesia. Seorang bocah bernama Nizam Syafei (NS) meninggal dunia. Cukupkah dengan hukuman pidana? Kasus penganiayaan anak kembali menggemparkan publik Indonesia. Seorang bocah bernama Nizam Syafei (NS) meninggal dunia pada Kamis malam, 19 Februari 2026. Ia diduga menjadi korban penyiksaan berat oleh ibu tirinya di Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi,...Read More
Pakar hukum Henry Indraguna mendukung langkah Polri menindak para pelanggar hukum, termasuk terhadap anggotanya yang melakukan tindakan pidana. Tindakan tegas yang diambil Polri terhadap mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro yang terlibat kasus narkoba sebagai tersangka patut di apresiasi. Henry memaparkan tindakan Polri itu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) KUHAP baru, yang...Read More
Keinginan Presiden Prabowo Subianto membangun fasilitas penyimpanan (storage) BBM di 18 daerah pada tahun 2026. Apakah proyek ini akan menjadi salah satu mercusuar capaian pemerintahan Presiden Prabowo? Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berusaha merealisasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun fasilitas penyimpanan (storage) BBM di 18 daerah pada tahun 2026. Proyek strategis ini merupakan bagian dari...Read More
Polemik pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipersoalkan oleh 21 pakar hukum terus menuai perdebatan publik. Beberapa pihak mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk membatalkan pengangkatan tersebut. Namun, sejumlah pakar hukum tata negara juga menilai desakan itu tidak berdasar secara konstitusional. MKMK dinilai tidak berwenang membatalkan pengangkatan. Pakar hukum Prof. Dr....Read More
Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian menuai kritik keras dari kalangan akademisi. Pakar hukum pidana dan tata negara, Prof. Henry Indraguna, menilai gagasan tersebut berpotensi menggerus independensi penegakan hukum sekaligus mengancam prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Menurut Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu, Polri secara konstitusional dirancang...Read More
Pakar hukum pidana Henry Indraguna menegaskan, masyarakat tidak perlu takut berlebihan dalam menghadapi kejahatan jalanan seperti penjambretan, selama memahami dan mematuhi batas-batas hukum. Hal ini disampaikannya menanggapi tewasnya seorang pelaku penjambretan setelah dikejar oleh suami korban di Sleman. “Hukum tidak melarang korban untuk bereaksi. Yang dilarang adalah ketika reaksi itu berubah menjadi tindakan mencelakakan dengan niat...Read More
Pengamat hukum Henry Indraguna mengatakan, pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR RI, perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. Menurutnya, secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal dan memiliki landasan yang kuat. “Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C...Read More
