Wacana pembentukan lembaga independen pengelola aset tindak pidana menjadi isu krusial dalam RUU Perampasan Aset.  Lembaga khusus yang secara independen mengelola aset sitaan dan rampasan negara belum dibentuk secara resmi. Saat ini, wacana pembentukan lembaga atau komite independen khusus tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI. Banyak yang berpendapat bahwa gagasan...Read More

Gugatan terhadap instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond di Mahkamah Konstitusi (MK) menyedot perhatian publik. Langkah uji materi ini menyoal perlindungan investor dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pakar hukum Prof Henry Indraguna, menilai instrumen obligasi ini sebagai terobosan berani yang amat krusial. Menurut Prof Henry, kebijakan...Read More

Kasus yang menimpa almarhum Yurizal Tri Chaerawan kembali menggugah perhatian publik. Peristiwa itu bermula dari unggahan di media sosial mengenai lambatnya pelayanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan yang kemudian direspons dengan berbagai komentar bernada sinis dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik dokter maupun tenaga kesehatan (nakes). Pakar hukum Profesor Henry Indraguna...Read More

Kritik dan keluhan seorang pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Demikian antara lain disampaikan pakar hukum Universitas Sultan Agung Semarang Prof Henry Indraguna merespons kasus almarhum Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS Kesehatan yang sempat mengeluh di media sosial soal lambatnya penanganan rawat inap rumah sakit berujung...Read More

Maraknya aksi main hakim sendiri (eigenrichting) hingga menewaskan korban dinilai sebagai ancaman serius terhadap prinsip negara hukum. Negara diminta hadir mencegah emosi massa menggantikan peran penegak hukum. Demikian antara lain disampaikan pakar hukum Prof Henry Indraguna merespons peristiwa terduga maling ayam tewas dikeroyok massa di Bali dan bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat belum...Read More

Pakar hukum Henry Indraguna menegaskan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) meskipun belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Namun, penetapan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan hukum, termasuk adanya minimal dua alat bukti yang sah. Dalam legal opinion yang disampaikannya, Henry menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi...Read More

Polemik dugaan penghinaan terhadap wartawan yang menyeret advokat Hotman Paris Hutapea terus bergulir. Pakar hukum Profesor Henry Indraguna menegaskan bahwa setiap bentuk penghinaan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena dapat berimplikasi hukum. Menurut Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang tersebut, wartawan merupakan salah satu pilar...Read More

Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya izin Presiden untuk memeriksa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali mencuat di ruang publik. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum Prof. Henry Indraguna menegaskan bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia, tidak ada ketentuan yang mewajibkan penyidik memperoleh izin Presiden sebelum memeriksa seorang Jampidsus. Menurut Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung...Read More

Isu miring yang menyebut DPR RI menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset santer terdengar di ruang publik. Regulasi yang digadang-gadang menjadi senjata pamungkas pemberantasan korupsi ini dinilai berjalan lamban, bahkan dituding sengaja dimentahkan di parlemen. ​Merespons polemik tersebut, pakar hukum Prof Henry Indraguna angkat bicara. Dia menegaskan masyarakat perlu melihat proses ini secara jernih...Read More

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, pada Kamis (9/7/2026) malam. Operasi senyap ini diduga kuat terkait dengan penyelewengan tata kelola perizinan proyek strategis di daerah tersebut. ​Peristiwa ini langsung memicu perhatian luas dari para pengamat hukum, mengingat kepemimpinan di Kabupaten Sukoharjo selama beberapa periode terakhir dipimpin oleh figur...Read More