Hanya satu jam paska ditetapkan sebagai tersangka dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sudah berani dan tak sungkan-sungkan meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Noel ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bersama 11 orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut. Sejurus...Read More
Pakar hukum Henry Indraguna menyebut Pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya merupakan fondasi konstitusional untuk memastikan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Namun, dalam praktiknya, penyimpangan orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada liberalisasi telah menimbulkan ketimpangan dan meninggalkan desa dalam lingkaran kemiskinan,” ujar Henry dalam keterangan...Read More
Program hilirisasi yang digadang-gadang sebagai jalan menuju kemajuan industri nasional, ternyata terhambat oleh kebijakan ekspor bahan baku yang tak terkendali. Ada sejumlah fakta yang bisa menjadi bukti dan berakibat matinya industri nasional. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr Henry Indraguna, SH MH menyebut kondisi ini sebagai “bom waktu” bagi ekonomi Indonesia. “Jika bahan...Read More
Jelang HUT RI ke-80, Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Pemberian abolisi dan amnesti tersebut, merupakan hak konstitusional presiden. Pakar hukum Henry Indraguna mendukung kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo, yang secara resmi memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia...Read More
Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengumumkan Kesepakatan Perdagangan Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade) pada Juli 2025. Dalam salah satu klausul ternyata mencakup ketentuan transfer data pribadi lintas batas. Kesepakatan ini, bagian dari negosiasi dagang untuk mengurangi tarif ekspor. Permufakatan dagang kedua negara ini menjadi sorotan publik manakala ada indikasi penyalahgunaan data pribadi warga Indonesia jika...Read More
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna SH MH mendukung Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri menindak tegas praktik beras oplosan. Akibat dari kecurangan itu, negara dirugikan hingga Rp100 triliun setiap tahun. “Saya sependapat dengan Pak Prabowo bahwa pejabat negara harus berada di barisan utama yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. Jaksa Agung...Read More
Kuasa CV Robinson HIP Indonesia & Partners Lawfirm (Henry Indraguna & Partners) selaku kuasa hukum CV Robinson menyampaikan bahwa gugatan CV Robinson kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. Bank NTT) dkk di Pengadilan Negeri Waikabubak dikabulkan. Bank NTT di hukum membayar kepada CV Robinson sebesar Rp5.838.400.000,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh...Read More
Kehidupan di pelosok negeri seringkali menjadi cerminan perjuangan tak berujung, di mana banyak keluarga bergelut dengan penghasilan minim dan tanpa harapan nyata untuk perubahan nasib. Anak-anak terpaksa meninggalkan sekolah demi membantu orang tua, sementara lansia urban menghadapi kesendirian dan penyakit tanpa akses medis. Fenomena ini, termasuk kerentanan warga miskin saat bencana yang mengundang empati mendalam...Read More
Pakar hukum yang juga politisi Henry Indraguna mendirikan yayasan atau foundation yang diberi nama Indraguna Pelita Harapan. Yayasan ini didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yayasan juga bisa menjadi cara untuk memberikan dampak positif jangka panjang dan berkelanjutan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Henry Indraguna...Read More
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna meminta DPR RI dan Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang telah bertahun-tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tak kunjung disahkan. Menurut Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tersebut yang berlaku saat ini, yakni UU Nomor 8 Tahun 1981, sudah...Read More
