Pakar hukum pidana Henry Indraguna menegaskan, masyarakat tidak perlu takut berlebihan dalam menghadapi kejahatan jalanan seperti penjambretan, selama memahami dan mematuhi batas-batas hukum. Hal ini disampaikannya menanggapi tewasnya seorang pelaku penjambretan setelah dikejar oleh suami korban di Sleman. “Hukum tidak melarang korban untuk bereaksi. Yang dilarang adalah ketika reaksi itu berubah menjadi tindakan mencelakakan dengan niat...Read More

Pengamat hukum Henry Indraguna mengatakan, pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR RI, perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. Menurutnya, secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal dan memiliki landasan yang kuat. “Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C...Read More

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) pada tahun 2026 sebesar Rp134 Triliun. Target tersebut lebih tinggi dibanding target 2025 sebesar Rp124,7 triliun, meski terdapat pemangkasan produksi batubara dan nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Terkait hal ini, Pakar Hukum Prof Henry Indraguna...Read More

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik pada tahun 2029 hingga 2030. Menurut Bahlil, hingga kini masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Ditargetkan, tiga hingga empat tahun mendatang listrik-listrik sudah menyala. Kementerian ESDM, lanjut Bahlil, telah menempatkan program listrik...Read More

Kajian Mahkamah Agung (MA) atas rekomendasi sanksi etik yang diajukan Komisi Yudisial (KY) terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong menempatkan kembali isu klasik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana batas pengawasan etik berakhir dan di mana kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijaga secara mutlak. Perdebatan ini tidak sekadar menyangkut disiplin internal hakim, melainkan menyentuh...Read More

Pengamat Hukum Henry Indraguna menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Putusan MK. Justru, Perpol itu dapat dipahami sebagai instrumen penataan administratif untuk menjawab pesan Mahkamah Konstitusi. Perpol 10/2025 mengatur mekanisme penugasan secara lebih tertib, mulai dari adanya permintaan resmi dari instansi pengguna, pembatasan pada instansi yang relevan dengan...Read More

Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dinilai akibat kombinasi dari faktor alam dan ulah manusia. Menurut Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, bencana banjir bandang tersebut sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Bahkan para ahli menilai fenomena ini merupakan bagian...Read More

Wakil Ketua DPR RI 2024-2029 Prof Dr. Ir Adies Kadir, SH. M.Hum telah dikukuhkan secara resmi sebagai Profesor Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dalam Rapat Senat Terbuka Unnisula di Semarang, Sabtu (29/11/2025). Pengukuhan Profesor Kehormatan Adies Kadir juga dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi...Read More

Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana. Salah satu pasal yang terdapat dalam RUU tersebut adalah mengenai pidana kurungan (penjara) bisa dikonversi dengan pidana denda. RUU ini telah dibicarakan Kemenkum bersama Komisi III DPR RI pada rapat panitia kerja di parlemen pada Rabu (26/11). Munculnya RUU ini memicu perdebatan publik,...Read More

Indonesia resmi memasuki babak baru reformasi hukum. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (18/11/2025), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang. Kebijakan ini disebut sebagai perubahan paling besar dalam sistem peradilan pidana sejak KUHAP pertama kali diberlakukan pada tahun 1981. Keputusan ini diketok setelah Ketua DPR RI...Read More