Penasehat ahli Balitbang DPP Partai Golkar sekaligus pakar hukum, Prof. Dr. Dr. Henry Indraguna, S.H., M.H., C.R.A., menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tengah dibahas memang penting sebagai instrumen pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Namun, menurutnya, ada sejumlah kelemahan serius dalam rancangan regulasi tersebut yang tidak boleh...Read More

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Henry Indraguna, menyatakan dukungannya atas pandangan Ketua Balitbang Golkar, Prof. Yuddy Chrisnandi, yang menekankan pentingnya peran Balitbang sebagai motor penggerak gagasan partai. Menurut Henry, Balitbang tidak boleh berhenti hanya menjadi lembaga kajian internal, tetapi harus berkembang menjadi pusat inovasi politik dan kebijakan. “Pernyataan Ketua Balitbang Prof. Yuddy sangat...Read More

Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai respon cepat dari salah satu tuntutan 17+8, yang lahir dari desakan publik pasca-kerusuhan demonstrasi akhir Agustus 2025. Informasi tentang rencana pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian tersebut diungkapkan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang telah berdialog dengan Presiden Prabowo pada pekan lalu (11/9/2025) di Istana...Read More

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi isu yang menyita perhatian publik. Karenanya perlu ada revisi yang bertujuan memperkuat penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna, SH. MH mengusulkan beberapa perubahan krusial atas RUU yang diyakini mampu menjawab kejahatan yang termasuk extra ordinary ini. Dia menyebut bahwa...Read More

Waketum DPP BAPERA Henry Indraguna mengatakan, pihaknya mendukung sikap tegas Presiden Prabowo menyikapi demonstrasi, yang dinilai mulai berubah menjadi aksi anarkis. Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan tindakan anarkis. Seperti merusak fasilitas umum hingga penjarahan.  “Negara wajib hadir untuk melindungi rakyat dari aksi yang bersifat anarkis;...Read More

Hanya satu jam paska ditetapkan sebagai tersangka dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sudah berani dan tak sungkan-sungkan meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Noel ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bersama 11 orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut. Sejurus...Read More

Pakar hukum Henry Indraguna menyebut Pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya merupakan fondasi konstitusional untuk memastikan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Namun, dalam praktiknya, penyimpangan orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada liberalisasi telah menimbulkan ketimpangan dan meninggalkan desa dalam lingkaran kemiskinan,” ujar Henry dalam keterangan...Read More

Program hilirisasi yang digadang-gadang sebagai jalan menuju kemajuan industri nasional, ternyata terhambat oleh kebijakan ekspor bahan baku yang tak terkendali. Ada sejumlah fakta yang bisa menjadi bukti dan berakibat matinya industri nasional. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr Henry Indraguna, SH MH menyebut kondisi ini sebagai “bom waktu” bagi ekonomi Indonesia. “Jika bahan...Read More

Jelang HUT RI ke-80, Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Pemberian abolisi dan amnesti tersebut, merupakan hak konstitusional presiden. Pakar hukum Henry Indraguna mendukung kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo, yang secara resmi memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia...Read More

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengumumkan Kesepakatan Perdagangan Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade) pada Juli 2025. Dalam salah satu klausul ternyata mencakup ketentuan transfer data pribadi lintas batas. Kesepakatan ini, bagian dari negosiasi dagang untuk mengurangi tarif ekspor. Permufakatan dagang kedua negara ini menjadi sorotan publik manakala ada indikasi penyalahgunaan data pribadi warga Indonesia jika...Read More