Pakar Hukum Prof Henry Indraguna SH MH mendukung Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri menindak tegas praktik beras oplosan. Akibat dari kecurangan itu, negara dirugikan hingga Rp100 triliun setiap tahun. “Saya sependapat dengan Pak Prabowo bahwa pejabat negara harus berada di barisan utama yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. Jaksa Agung...Read More
Kuasa CV Robinson HIP Indonesia & Partners Lawfirm (Henry Indraguna & Partners) selaku kuasa hukum CV Robinson menyampaikan bahwa gugatan CV Robinson kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. Bank NTT) dkk di Pengadilan Negeri Waikabubak dikabulkan. Bank NTT di hukum membayar kepada CV Robinson sebesar Rp5.838.400.000,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh...Read More
Kehidupan di pelosok negeri seringkali menjadi cerminan perjuangan tak berujung, di mana banyak keluarga bergelut dengan penghasilan minim dan tanpa harapan nyata untuk perubahan nasib. Anak-anak terpaksa meninggalkan sekolah demi membantu orang tua, sementara lansia urban menghadapi kesendirian dan penyakit tanpa akses medis. Fenomena ini, termasuk kerentanan warga miskin saat bencana yang mengundang empati mendalam...Read More
Pakar hukum yang juga politisi Henry Indraguna mendirikan yayasan atau foundation yang diberi nama Indraguna Pelita Harapan. Yayasan ini didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yayasan juga bisa menjadi cara untuk memberikan dampak positif jangka panjang dan berkelanjutan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Henry Indraguna...Read More
Pakar Hukum Prof Henry Indraguna meminta DPR RI dan Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang telah bertahun-tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tak kunjung disahkan. Menurut Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tersebut yang berlaku saat ini, yakni UU Nomor 8 Tahun 1981, sudah...Read More
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu telah diteken Presiden Prabowo Subianto Singkatnya, PP yang direstui Presiden ini akan menjadi petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang mau bekerja sama mengungkap sebuah kasus dengan penegak hukum. PP yang intinya...Read More
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota (pemilu lokal). MK memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Pemilu nasional adalah pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pemilu lokal...Read More
Ketegangan antara Iran dan Israel yang kembali memanas sejak awal 2025 memicu kekhawatiran global. Di tengah krisis ini, Indonesia didesak tampil sebagai pemimpin moral dan diplomatik dunia Islam. Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong gencatan senjata dan perdamaian permanen antara kedua negara yang berseteru. “Sebagai negara...Read More
Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian polemik empat pulau yang diperebutkan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Keempat pulau itu meliputi Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Polemik ini bermula dari keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri), yang menggeser batas Aceh secara administratif. Sehingga, empat pulau...Read More
Dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menguat. Salah satu dukungan paling lantang datang dari organisasi kepemudaan nasionalis, Barisan Pemuda Nusantara (Bapera), yang menyatakan siap berada dalam barisan terdepan untuk mengawal arah kebijakan dan program strategis sang ketum. Wakil Ketua Umum...Read More
