Profesor Henry Indraguna dari Unissula Semarang mendukung Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, yang ditetapkan di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025. Diketahui, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran mengimbauan kepada aparatur peradilan,...Read More
Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Bareskrim Polri saat ini juga tengah menangani kasus dugaan penyebaran ijazah palsu ini. Pakar Hukum Henry Indraguna mengatakan, kasus ini banyak dinilai orang publik bermuatan politis. Adapula yang memang penasaran tentang keabsahan ijazah tersebut. “Kajian ini bertujuan menelaah persoalan tersebut dari sudut pandang hukum...Read More
Lembaga Kejaksaan menggunakan bantuan pengamanan TNI, dalam upaya menjaga stabilitas dan kelancaran fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Pakar hukum Henry Indraguna mengatakan sesuai UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, di Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) mencakup membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Kepolisian Negara...Read More
Masyarakat turut menyoroti masalah proyek Worldcoin atau WorldApp yang menawarkan mata uang kripto sebagai imbalan pemindaian retina mata. Di Indonesia, berdasarkan data yang disampaikan Komdigi disebutkan bahwa WorldApp telah menghimpun lebih dari 500 ribu data retina pengguna layanannya sejak tahun 2021. Melalui kajian terbarunya, pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, membeberkan pandangan tentang...Read More
Berawal dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dengan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komitmen itu ditunjukkan dalam pidato peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025. “Saudara-saudara, dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset,” tegas Presiden Prabowo Komitmen itu memang ditunggu karena sebelumnya ia membuat pernyataan yang kontradiktif. “Hukuman harus menyasar pelaku,...Read More
Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH MH, memperingatkan Revisi Undang-Undang KPK (RUU KPK) dan UU BUMN 2025 berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Prof Henry menilai RUU KPK dapat merusak independensi KPK. “Revisi ini akan menjadikan kewenangan KPK dibarrier dan menempatkannya di bawah eksekutif,” ujar Prof Henry di acara Halal Bihalal DPP MKGR di…...Read More
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Prabowo memastikan dukungannya atas RUU Perampasan Aset agar segera dibahas dan disahkan DPR. Sebab Prabowo heran jika masih ada demonstrasi yang mendukung koruptor. “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, sudah nyolong nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu,” ujar Prabowo disambut sorak-sorai para...Read More
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Henry Indraguna menegaskan, positioning DPP AMPI di bawah Ketua Umum Jerry Sambuaga, Sekjen Robi Anugrah Marpaung dan Bendahara Umum Kevin Tandra, jelas dan tegas mendukung program-program kerja Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Juga, turut menyukseskan Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Prof...Read More
Henry Indraguna diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI). Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, DPP AMPI pun akan menggelar halal bihalal di Jalan Darmawangsa III No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis 1 Mei 2025. Menurut Henry, kegiatan tersebut akan dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia...Read More
Pembahasan Revisi Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan akan dimulai setelah DPR RI selesai melakukan pembahasan RUU KUHAP. Disampaikan, bahwa pembahasan akan dilakukan pada tahun ini, karena RUU Kejaksaan sudah masuk ke dalam Prolegnas 2025. Seperti diketahui, UU Kejaksaan baru saja direvisi pada tahun 2021. Kala itu ada beberapa pasal yang diubah seperti perubahan usia jaksa menjadi paling...Read More
