Prof. Henry Menakar Optimisme Pembangunan Storage Energi
Keinginan Presiden Prabowo Subianto membangun fasilitas penyimpanan (storage) BBM di 18 daerah pada tahun 2026. Apakah proyek ini akan menjadi salah satu mercusuar capaian pemerintahan Presiden Prabowo? Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berusaha merealisasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun fasilitas penyimpanan (storage) BBM di 18 daerah pada tahun 2026. Proyek strategis ini merupakan bagian dari […]
Pakar Hukum Prof. Henry Indraguna Tegaskan MKMK Tak Bisa Batalkan Adies Kadir Jadi Hakim MK
Polemik pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipersoalkan oleh 21 pakar hukum terus menuai perdebatan publik. Beberapa pihak mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk membatalkan pengangkatan tersebut. Namun, sejumlah pakar hukum tata negara juga menilai desakan itu tidak berdasar secara konstitusional. MKMK dinilai tidak berwenang membatalkan pengangkatan. Pakar hukum Prof. Dr. […]
Prof. Henry Indraguna Peringatkan Risiko Demokrasi Jika Polri Di Bawah Kementerian
Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian menuai kritik keras dari kalangan akademisi. Pakar hukum pidana dan tata negara, Prof. Henry Indraguna, menilai gagasan tersebut berpotensi menggerus independensi penegakan hukum sekaligus mengancam prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Menurut Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu, Polri secara konstitusional dirancang […]
Kasus Jambret Sleman, Henry Indraguna: Jangan Sampai Masyarakat Ketakutan Melawan Kejahatan
Pakar hukum pidana Henry Indraguna menegaskan, masyarakat tidak perlu takut berlebihan dalam menghadapi kejahatan jalanan seperti penjambretan, selama memahami dan mematuhi batas-batas hukum. Hal ini disampaikannya menanggapi tewasnya seorang pelaku penjambretan setelah dikejar oleh suami korban di Sleman. “Hukum tidak melarang korban untuk bereaksi. Yang dilarang adalah ketika reaksi itu berubah menjadi tindakan mencelakakan dengan niat […]
Pakar Hukum: Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sah Secara Konstitusi
Pengamat hukum Henry Indraguna mengatakan, pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR RI, perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. Menurutnya, secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal dan memiliki landasan yang kuat. “Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C […]
Bahlil Targetkan PNBP Minerba Rp134 Triliun, Henry Indraguna Dukung Pengawasan Melekat dan Tata Kelola Pertambangan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) pada tahun 2026 sebesar Rp134 Triliun. Target tersebut lebih tinggi dibanding target 2025 sebesar Rp124,7 triliun, meski terdapat pemangkasan produksi batubara dan nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Terkait hal ini, Pakar Hukum Prof Henry Indraguna […]
Menteri Bahlil Ditarget Bisa Aliri Listrik Seluruh Desa Tahun 2029, Politisi Golkar Henry Indraguna Yakin Target Bakal Tercapai
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik pada tahun 2029 hingga 2030. Menurut Bahlil, hingga kini masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik. Ditargetkan, tiga hingga empat tahun mendatang listrik-listrik sudah menyala. Kementerian ESDM, lanjut Bahlil, telah menempatkan program listrik […]
Prof Henry Indraguna Soroti Rekomendasi Etik Perkara Tom Lembong dan Batas Indepedensi Kekuasaan Kehakiman
Kajian Mahkamah Agung (MA) atas rekomendasi sanksi etik yang diajukan Komisi Yudisial (KY) terhadap tiga hakim yang mengadili perkara Tom Lembong menempatkan kembali isu klasik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana batas pengawasan etik berakhir dan di mana kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijaga secara mutlak. Perdebatan ini tidak sekadar menyangkut disiplin internal hakim, melainkan menyentuh […]
Henry Indraguna Nilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Tidak Bertentangan dengan Putusan MK
Pengamat Hukum Henry Indraguna menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Putusan MK. Justru, Perpol itu dapat dipahami sebagai instrumen penataan administratif untuk menjawab pesan Mahkamah Konstitusi. Perpol 10/2025 mengatur mekanisme penugasan secara lebih tertib, mulai dari adanya permintaan resmi dari instansi pengguna, pembatasan pada instansi yang relevan dengan […]
Bencana di Sumatera, Henry Indraguna Sorot Adanya Pelanggaran Hukum dari Sisi Ekologis
Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dinilai akibat kombinasi dari faktor alam dan ulah manusia. Menurut Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, bencana banjir bandang tersebut sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Bahkan para ahli menilai fenomena ini merupakan bagian […]