Henry Indraguna Puji Gebrakan Kapolri Suyudi, Baru Dilantik Tancap Gas Berantas Narkoba
Pengamat hukum sekaligus Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Henry Indraguna, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam pemberantasan peredaran narkoba. Ia berharap komitmen tersebut diwujudkan melalui penindakan tegas terhadap bandar, jaringan internasional, hingga pihak-pihak yang diduga melindungi bisnis haram tersebut. Henry menilai keseriusan kepolisian memberantas narkotika menjadi langkah penting […]
Prof Henry Indraguna: Indonesia Negara Hukum, Pemakzulan Gibran Tak Bisa Berdasar Opini
Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Henry Indraguna, menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA. Prof Henry menilai kesimpulan tersebut keliru karena mengabaikan perbedaan antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Menurutnya, Majelis Hakim menyatakan permohonan tidak […]
Hapus Stigma No Viral No Justice, Henry Indraguna Dukung Arah Baru Kapolri Jenderal Suyudi
Estafet kepemimpinan Korps Bhayangkara resmi berganti. Rapat Paripurna DPR RI menetapkan Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Hal ini diambil usai Komisi III DPR RI menuntaskan fit and proper test bagi calon tunggal berdasarkan Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026. Di hadapan 383 anggota majelis dan dipimpin Ketua DPR […]
Temuan Fasilitas “Sultan” di Lapas Cibinong, Henry Indraguna Tuntut Reformasi Total Lembaga Pemasyarakatan
Publik kembali dibuat melongo oleh temuan fasilitas “sultan” di balik jeruji besi. Hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman di Lapas Kelas II A Cibinong, Bogor, menyingkap keberadaan deretan hunian mewah yang berdiri nyaman di area belakang lapas, sebuah area yang kini berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Tak tanggung-tanggung, bangunan mengelompok tersebut dirancang […]
Henry Indraguna Sebut Menteri Bahlil Cerminkan Kesuksesan Golkar
Melesatnya investasi hulu migas serta capaian produksi minyak nasional di era Menteri Bahlil Lahadalia mendapat sambutan hangat. Politisi Partai Golkar Prof. Henry Indraguna menilai prestasi Kementerian ESDM tersebut sebagai bukti nyata pembenahan sektor energi tanah air. Menurut Henry, kenaikan produksi minyak melebihi target APBN dan masuknya investasi puluhan miliar dolar AS ini tentu patut disyukuri […]
Prof Henry Indraguna Wanti-wanti RUU Perampasan Aset: Sita Harta Kejahatan, Lindungi Hak Milik Sah
Kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan tenggat waktu 15 Desember memicu gelombang polemik di tengah masyarakat. Kondisi makin dipanaskan saat unjuk rasa 27 Agustus 2026, DPR RI bahkan menemui AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan menyepakati tenggat waktu yang sama. Target pengesahan yang terbilang mepet tersebut memantik kekhawatiran […]
Henry Indraguna: Pembatalan Sertifikat PTSL Tidak Menghapus Tindak Pidana
Pengamat Hukum Henry Indraguna menilai penggeledahan Polda Metro Jaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I terkait dugaan pemalsuan dokumen pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 2019 di Bojonggede berpotensi mengungkap kasus mafia tanah yang terorganisasi. Menurutnya, persoalannya bukan hanya siapa pembuat surat palsu, tetapi bagaimana dokumen itu bisa lolos hingga terbit sertifikat negara. Dari 10.000 sertifikat […]
RUU Perampasan Aset, Kejar Hasil Kejahatan Jangan Kriminalisasi Pemilik Aset Sah
RENCANA pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset perlu mendapat perhatian serius dari seluruh masyarakat. Semangat untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara tentu harus didukung. Namun, pembentuk undang-undang tidak boleh gegabah, karena kewenangan perampasan aset yang terlalu luas, tanpa mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. RUU Perampasan Aset pada hakikatnya harus […]
MA Perketat Aturan Praperadilan, Pengamat Soroti Kepastian Hukum dan Ancaman Keadilan
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menerbitkan surat edaran yang mengatur lebih ketat tata cara pelaksanaan praperadilan dalam proses hukum pidana. Ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan batas penundaan persidangan pokok perkara serta kondisi yang dapat menyebabkan permohonan praperadilan dinyatakan gugur. Kebijakan itu diarahkan untuk mencegah proses perkara pidana berlangsung terlalu lama akibat penggunaan mekanisme hukum […]
Jutaan Meterai Palsu Beredar, Jangan Panik! Prof Henry: Dokumen Tetap Sah di Mata Hukum
Kepanikan melanda sebagian masyarakat usai Polda Metro Jaya membongkar sindikat peredaran jutaan meterai palsu di lima provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Bayangan buruk langsung menghantui; bagaimana nasib dokumen jual-beli, kontrak kerja, hingga surat utang-piutang? Apakah otomatis batal demi hukum? Dan yang paling mengerikan, apakah korban yang tak sengaja […]