Keinginan Presiden Prabowo Subianto membangun fasilitas penyimpanan (storage) BBM di 18 daerah pada tahun 2026. Apakah proyek ini akan menjadi salah satu mercusuar capaian pemerintahan Presiden Prabowo?
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berusaha merealisasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun fasilitas penyimpanan (storage) BBM di 18 daerah pada tahun 2026. Proyek strategis ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita terkait kemandirian energi dan hilirisasi.
Atas hal itu, Penasehat Ahli Balitbang DPP Golkar Prof Dr Henry Indraguna SH MH menilai langkah Kementerian ESDM tersebut sangat krusial untuk menjamin ketahanan energi nasional.
“Pembangunan fasilitas storage baru di 18 daerah adalah langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi kita dari 21 hari menjadi 3 bulan sesuai standar internasional,” kata Henry.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut bahwa ketahanan energi menjadi salah satu dari empat fokus kebijakan pemerintah. Fokus tersebut mencakup upaya swasembada guna menekan angka impor BBM yang saat ini mencapai kisaran 30 juta kiloliter per tahun.
Proyek ini diproyeksikan menelan investasi sebesar Rp72 triliun dan masuk dalam daftar prioritas yang dikaji oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
Selain memperkuat stok nasional, investasi besar ini diharapkan mampu menyerap hingga 6.960 tenaga kerja dan memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Fasilitas tersebut rencananya akan tersebar merata dari Barat hingga Timur Indonesia, meliputi Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, hingga Fakfak.
Henry menyebutkan bahwa peningkatan stok hingga 90 hari akan menjadi jaminan keamanan bagi industri dan kelancaran logistik nasional. Menurutnya, stabilitas energi adalah daya ungkit utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sehingga Indonesia akan lebih kompetitif di kancah global.
Henry juga menekankan pentingnya program ini dalam mendukung keadilan sosial, di mana masyarakat di wilayah 3T dapat memperoleh akses energi yang setara melalui program BBM Satu Harga sebagai upaya memastikan kemandirian bangsa tanpa intervensi pihak luar. RMOL
