Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Profesor Henry Indraguna menyerukan agar masyarakat tidak terburu-buru mencela kebijakan pemerintah, khususnya program yang dijalankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Menurut Henry Indraguna, meski Bahlil kerap diserang opini negatif dan diberitakan secara tidak proporsional, banyak langkah yang diambilnya justru sebenarnya berpihak pada kepentingan rakyat.
“Pak Bahlil sedang bekerja keras membuka iklim investasi, memperjuangkan hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan yang menguntungkan masyarakat sering tidak pernah dipuji, tetapi kesalahan sekecil apa pun langsung dicari, bahkan dibuat berita hoaks. Mari kita adil: beri waktu dulu, jangan hanya mencela,” terang Prof Henry.
Ia menekankan, kebijakan pro-rakyat tidak bisa langsung terlihat hasilnya dalam waktu singkat.
Karena itu, masyarakat diminta bersabar dan memberi ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan hasil, bukan sekadar mengkritik tanpa dasar.
“Kalau masyarakat terus-terusan digiring oleh buzzer atau opini negatif, program pro-rakyat akan terhambat. Padahal apa yang dilakukan Pak Bahlil punya dampak strategis untuk ekonomi dan energi nasional,” lanjutnya.
Prof Henry juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap berita bohong (hoaks) yang kerap diarahkan kepada pejabat publik.
Menurutnya, bangsa hanya akan maju jika masyarakat memberi dukungan positif terhadap kebijakan yang benar, sembari tetap melakukan pengawasan secara sehat.
Henry menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa.
“Kita harus bersatu. Dukung kebijakan positif Pak Bahlil demi perbaikan sektor energi dan investasi nasional. Dengan cara itu, jalan menuju Indonesia Emas 2045 akan lebih cepat tercapai,” pungkasnya.
Seperti diketahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa kali menjadi sorotan masyarakat karena kebijakannya.
Sejumlah kebijakan Menteri Bahlil Lahadalia yang menuai sorotan baik di media sosial maupun ramai jadi perbincangan, diantaranya:
-Monopoli BBM oleh Pertamina
SPBU swasta seperti AKR, Vivo, dan Shell mengeluh karena stok BBM kosong yang mereka alami karena kebijakan Menteri Bahlil Lahadalia yang dikeluarkan pada awal Agustus 2025.
Kebijakan itu mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.
Isinya, perusahaan SPBU swasta dilarang melakukan impor untuk stok bahan bakar.
Sebagai gantinya, SPBU Swasta harus mengambil stok dari Pertamina.
Bahlil menganggap kebijakan ini guna menjaga neraca perdagangan sekaligus mengatur pemenuhan kebutuhan bahan bakar.
Alhasil, para pekerja SPBU swasta harus menghadapi ancaman PHK.
Sebagian mereka bertahan dengan berjualan makanan ringan sampai kopi di SPBU.
SPBU swasta akhirnya menyetujui aturan yang dibuat Bahlil untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam memasok BBM.
-Kebijakan Pembatasan Gas LPG 3 kg
Pada 1 Februrai 2025, Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan soal pembatasan pembelian gas LPG 3 kg.
Gas LPG 3 kg tidak dijual lagi di pengecer, melainkan lewat pangkalan resmi.
Selain itu, masyarakat yang membeli harus menunjukkan NIM dan KTP.
Hal ini mengakibatkan antrean pembelian gas LPG 3 kg mengular di beberapa daerah.
Kebijakan itu banyak dikecam karena disebut akan berpotensi mematikan UMKM.
-Kebijakan Pertambangan Nikel di Raja Ampat
Menteri Bahlil membuat polemik yang ramai digaungkan di media sosial hingga aktivis Greenpeace soal izin penambangan di Raja Ampat.
Greenpeace mengungkap jika penambangan itu ilegal karena terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil di Raja Ampat.
Padahal berdasarkan Undang-Undang, pulau kecil itu masuk katergori yang tidak boleh ditambang.
Namun, saat itu Bahlil tetap memberikan izin tambang hingga muncul #SaveRajaAmpat untuk melawan kebijakan Bahlil.
Pada 5 Juni, Bahlil menghentikan sementara aktivitas penambangan.
Menanggapi keputusan ini, pengamat maritim Dewan Pakar Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai seharusnya pertambangan ditiadakan sama sekali di Raja Ampat.
Pihak dari Kementerian ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditemui di Jakarta Convention Center, Rabu (17/9/2025) menuturkan aktivitas itu hanya sebagai audit lingkungan.
