Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Sinuhun Pakubuwono (PB) XIII meninggal dunia di Rumah Sakit Indriati Solo Baru pada Minggu (2/11/2025).
Raja berusia 77 tahun itu menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 07.30 WIB, setelah menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatan yang menurun secara bertahap dalam beberapa waktu belakangan.
Rencananya, prosesi pemakaman mengikuti adat Jawa dan akan dikebumikan di Imogiri, Yogyakarta pada 5 November 2025.
Salah satu sentana ndalem keraton Solo, Kanjeng Pangeran Aryo (KPA) Prof. Dr. Henry Indraguna Pradatanagoro, SH, MH, mengaku sangat berduka atas kepergian PB XIII. Ia turut mendoakan agar amalan almarhum diterima Tuhan Yang Maha Esa.
Menurut Profesor dan Guru Besar Unissula ini, Jumeneng PB XIII bukan sekadar penguasa Keraton di Surakarta Hadiningrat saja, namun juga teladan kemanusiaan yang selalu mengingatkan pentingnya harmoni di tengah modernisasi.
“Meninggalnya beliau sejatinya adalah momen pembebasan roh mulia. Sekaligus juga membukakan pintu transformasi positif,” ujar KPA Prof Henry.
KPA Prof Henry yang dikenal sebagai pengacara kondang ini, lalu bercerita tentang meninggalnya Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand, setelah 70 tahun memerintah ini karena sangat dicintai rakyatnya, kematiannya menenggelamkan Thailand dalam duka berkepanjangan.
Namun sejatinya Raja Bhumibol memiliki visi sederhana tentang keseimbangan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebuah filsafat ekonomi berkelanjutan.
“Visi itu akarnya adalah moderasi kebijaksanaan dan ketahanan diri yang akhirnya sukses mengubah wajah Thailand melalui proyek seperti New Theory Agriculture di Provinsi Phetchaburi sejak 1980-an,” ungkap Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini.
Di sana, petani membagi lahan menjadi zona irigasi, pertanian, dan konservasi. Hal itu mampu meningkatkan produktivitas hingga 30% dan mengurangi ketergantungan impor pupuk kimia. Model itu kemudian direplikasi di 20 provinsi.
“Di Solo, warisan PB XIII adalah kesederhanaan sehingga cukup meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui gaya hidup sederhana,” tutur Henry yang juga Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar.
Pakar hukum ini juga menyoroti pemikiran PB XIII dalam hal pendidikan anti-korupsi yang holistik. PB XIII selalu memprioritaskan dialog antar-generasi sebagai antidoktrin korupsi, mengintegrasikan pengetahuan kognitif, sikap afektif dari cerita leluhur, dan praktik psikomotorik melalui kegiatan seperti Pekan Budaya Solo.
“Contohnya, pada 2010-an, PB XIII mendukung workshop kolaboratif dengan universitas lokal bagi abdi dalem dan pemuda, di mana peserta belajar kepada undang-undang sekaligus meditasi Jawa untuk ketahanan mental dan meningkatkan kesadaran etis remaja hingga 25% berdasarkan survei,” jelasnya.
Langkah PB XIII itu linear dengan upaya KPK tapi diwarnai dimensi spiritual Jawa seperti srawung (keselarasan), yang menjadikan integritas sebagai norma hidup, bukan sekadar aturan.
“Kini, kepergian beliau adalah undangan bagi kita untuk inovasi ini, mencegah ‘regenerasi koruptor baru’ melalui pendidikan karakter yang holistik,” kesan KPA Prof Henry.
Secara geopolitik regional, PB XIII mengajarkan rekonsiliasi menjadi jembatan damai. Mengacu pada Raja Hussein bin Talal dari Yordania yang wafat pada 1999. Saat itu transisi damai ke putranya, Abdullah II, memperkuat perdamaian di tengah konflik Timur Tengah dengan menempatkan semangat dialog.
“Ini sama dan sebangun dengan yang diajarkan PB XIII. Jika ditarik lingkaran lebih luas, ini akan mampu mendorong forum dialog budaya lintas-batas dengan mengintegrasikan gotong royong Jawa. Rekonsiliasi bukan utopia, tapi senjata terkuat melawan fragmentasi regional,” pungkas Politisi Golkar yang membina wilayah Solo Raya ini.
Sejarah Republik
Sebagai informasi, PB XIII naik takhta pada 10 September 2004, menggantikan ayahandanya, Pakubuwono XII.
Sempat terjadi dualisme kepemimpinan yang mengguncang keraton. Namun berakhir baik dengan rekonsiliasi dan tentu saja kearifan lokal serta mengutamakan marwah Keraton yang sejatinya menjadi pijakan mendasar mengapa Keraton itu harus tetap ada sebagai bagian dari perjalanan sejarah Republik.
Masa pemerintahannya ditandai dengan upaya menjaga tradisi Jawa di era modern, termasuk dialog antar-generasi, pelestarian nilai etis digital, dan inisiatif pendidikan karakter yang holistik.
