Ketegangan antara Iran dan Israel yang kembali memanas sejak awal 2025 memicu kekhawatiran global.
Di tengah krisis ini, Indonesia didesak tampil sebagai pemimpin moral dan diplomatik dunia Islam.
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong gencatan senjata dan perdamaian permanen antara kedua negara yang berseteru.
“Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, kekuatan ekonomi menengah, dan posisi penting dalam G20, OKI, dan ASEAN, Indonesia tidak bisa bersikap pasif dalam menghadapi konsekuensi dari perang ini,” ujar Henry, Selasa (24/6/2025).
Konflik terbuka antara Iran dan Israel telah menewaskan ratusan warga sipil dan memperkeruh stabilitas regional Timur Tengah.
Selain berdampak langsung pada kawasan, ketegangan ini juga membawa dampak strategis bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan dalam negeri.
Henry mengungkapkan, salah satu risiko nyata dari konflik Iran–Israel adalah terganggunya distribusi energi dunia.
“Gangguan pengiriman minyak dari Teluk Persia melalui Selat Hormuz telah mendorong lonjakan harga minyak mentah global. Dampaknya langsung terasa ke Indonesia, mulai dari tekanan pada APBN, subsidi BBM, hingga inflasi domestik,” jelas Henry.
Tak hanya itu, ia mengingatkan bahwa gejolak global seperti ini juga berpotensi memicu konflik horizontal, penyebaran hoaks sektarian, dan radikalisasi di tengah masyarakat.
“Ini jadi tantangan besar di era digital, khususnya di media sosial yang diakses luas oleh generasi muda,” tegasnya.
Peran Indonesia di Forum Internasional: Netral, Aktif, dan Tegas
Dalam pandangan Henry, Indonesia harus berperan sebagai mediator netral di forum-forum global seperti OKI, G20, dan PBB.
Ia mendorong pemerintah untuk secara aktif mendorong gencatan senjata, solusi dua negara (two-state solution), serta bantuan kemanusiaan yang netral dan tepat sasaran.
“Bukan hanya karena tanggung jawab diplomatik, tapi ini juga bagian dari menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik—di mana Indonesia punya kepentingan vital,” ungkap Henry, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum BAPERA dan Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Ia menekankan pentingnya respons cepat dan kebijakan adaptif yang berorientasi pada kepentingan nasional, bukan sekadar mengikuti tekanan geopolitik global.
“Indonesia harus berdiri tegak dengan nilai Pancasila dan prinsip kemanusiaan,” tambahnya.
Jangkar Perdamaian Dunia dan Pusat Edukasi Damai
Lebih jauh, Henry menyarankan agar Indonesia juga mengambil peran dalam edukasi publik untuk melawan narasi radikal dan informasi menyesatkan terkait konflik.
Ia mendorong sinergi antara pemerintah, partai politik, gerakan pemuda, dan masyarakat sipil untuk menyuarakan perdamaian.
“Konflik Iran–Israel bukan sekadar isu kawasan, tapi krisis global. Indonesia harus menjadi jangkar perdamaian dunia—pemimpin moral yang menyatukan suara umat Islam dan dunia internasional,” katanya.
Baginya, kepemimpinan Indonesia dalam krisis ini harus ditunjukkan dengan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan nasional jangka panjang. “Indonesia bukan hanya penonton. Kita harus menjadi garda depan perdamaian global,” pungkasnya.
