Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, pada Kamis (9/7/2026) malam. Operasi senyap ini diduga kuat terkait dengan penyelewengan tata kelola perizinan proyek strategis di daerah tersebut.
Peristiwa ini langsung memicu perhatian luas dari para pengamat hukum, mengingat kepemimpinan di Kabupaten Sukoharjo selama beberapa periode terakhir dipimpin oleh figur yang memiliki hubungan kekerabatan dekat. Sukoharjo telah dikangkangi oleh sebuah dinasti yang justru mencerabut hak-hak rakyat untuk kepentingan melanggengkan oligarki kekuasaan.
Kasus ini seolah membuka kotak pandora mengenai risiko tata kelola pemerintahan yang berpindah di lingkaran keluarga dekat kekuasaan mempertahankan dinasti kekuasaan.
Sebelum dipimpin oleh Bupati Etik Suryani sejak 2021, kursi kekuasaan di Kabupaten Sukoharjo diduduki oleh suaminya sendiri, Wardoyo Wijaya, yang menjabat selama dua periode penuh sejak 2010 – 2021.
Pakar hukum Prof Henry Indraguna melihat momentum penegakan hukum ini sebagai ruang evaluasi mendasar bagi sistem pengawasan internal di daerah yang memiliki konsentrasi kekuasaan linier atau terkonsentrasi pada satu dinasti.
”Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, secara sosiologi politik, peristiwa ini menjadi alarm keras mengenai pentingnya memperkuat sistem pembagian kekuasaan (checks and balances). Ketika urusan publik beririsan terlalu dekat dengan hubungan domestik keluarga, fungsi kontrol internal birokrasi rawan menjadi kurang optimal,” ujar Prof Henry kepada suarakarya.id di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Kekhawatiran itu seolah terjawab oleh gerak cepat penyidik KPK pasca-penangkapan bupati yang diusung PDI-P dan koalisi besar partai di wilayah tersebut.
Lembaga antirasuah tersebut mengungkap sejumlah fakta baru yang mengejutkan, mulai dari temuan sebuah rumah singgah (safe house) yang diduga khusus digunakan untuk menyembunyikan aset hasil penyelewengan, hingga adanya dugaan aliran dana pemerasan yang mengalir untuk kebutuhan pribadi Bupati Entik seperti renovasi rumah mewah dan pembelian unit mobil baru.
Bahkan, guna mengurai benang kusut dalam pusaran anggaran tersebut, KPK kini resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan bupati terdahulu yang juga suami dari bupati aktif, Wardoyo Wijaya.
Pemeriksaan ini krusial dilakukan untuk mendalami sejauh mana pengetahuan maupun keterlibatan sang suami terkait dugaan pengondisian proyek-proyek strategis di Sukoharjo.
Melihat fakta-fakta yang berkembang, Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini membedah tiga catatan hukum dan sosiologis penting untuk dijadikan evaluasi bersama, antara lain:
Titik Lemah Pengawasan Internal dan Jeratan UU Tipikor
Menurut Prof Henry infra dan supra-struktur kekuasaan yang berpusat di lingkaran keluarga dekat cenderung menciptakan ruang gelap (blind spot) dalam pengawasan.
“Sulit bagi aparat pengawas internal daerah untuk bekerja objektif jika harus mengoreksi kebijakan patron utamanya,” ungkap Prof Henry.
Secara yuridis, kata Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini, jika nantinya ditemukan bukti kuat adanya penyalahgunaan wewenang dan kepemilikan aset tersembunyi, celah hukum yang digali adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengenai kerugian negara akibat penyalahgunaan jabatan.
“Dan jika ini murni terkait komitmen fee perizinan, jeratannya masuk ke Pasal 12 huruf a atau b terkait suap dan gratifikasi, bahkan bisa melebar ke UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika ada upaya penyamaran aset,” urainya.
Tingginya Biaya Kontestasi Politik
Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar ini juga menyoroti bagaimana dominasi politik keluarga yang mengakar belasan tahun di suatu daerah secara tidak langsung menaikkan standar biaya politik. Petahana yang mapan memiliki modal sosial dan logistik yang besar.
“Kondisi ini membuat biaya kompetisi bagi calon penantang atau pemimpin alternatif baru menjadi sangat tinggi dan tidak sehat. Akibatnya, banyak figur potensial yang kompeten justru mundur dari kontestasi karena kalah modal,” beber Prof Henry yang juga Fungsionaris Partai Golkar di Dapil Solo Raya ini.
Pentingnya Independensi Parlemen Daerah
Prof Henry mengatakan dalam perspektif kelembagaan, kelanggengan kekuasaan keluarga menuntut tingkat kemandirian yang jauh lebih tinggi.
“Jika fungsi pengawasan parlemen melunak karena kompromi politik atau anggaran, maka intervensi hukum dari luar—seperti tindakan tegas KPK—menjadi satu-satunya jalan terakhir untuk menghentikan pelanggaran,” tegas Prof Henry yang juga Tenaga Ahli DPR RI ini.
Solusi Sistemik ke Depan
Sebagai langkah mitigasi agar daerah lain tidak terjebak dalam masalah serupa, Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menawarkan tiga formula pencegahan, yakni :
- Penguatan Sistem Transparansi Digital
Prof Henry mendorong Parlemen mewajibkan digitalisasi penuh (e-planning dan e-budgeting) pada sistem perizinan dan pengadaan barang/jasa untuk mengunci ruang intervensi personal dari pemegang jabatan.
- Formulasi Regulasi Penyeimbang
Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI dan Waketum DPP Bapera juga menyarankan partai politik mengkaji kembali aturan pengetatan waktu pencalonan bagi keluarga inti petahana demi memberikan jeda waktu agar kaderisasi partai politik berjalan berbasis meritokrasi.
- Audit Berkala Sektor Rawan
Pakar hukum pidana ini mendorong KPK intensif melakukan fungsi pencegahan (preventif) melalui koordinasi supervisi (Korsupgah) secara berkala di daerah-daerah yang memiliki konsentrasi kekuasaan jangka panjang.
”Kita serahkan dan percayakan seluruh proses pembuktian ini kepada penegak hukum. Namun, kasus ini harus menjadi refleksi bersama bahwa tata kelola negara dan daerah harus didasarkan pada sistem pengawasan yang kedap intervensi, demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan berkeadilan bagi seluruh rakyat,” pungkas Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini. SUARAKARYA
