Tenaga Ahli DPR RI yang juga Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurutnya keberhasilan DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia) sangat bergantung pada integrasi sektor hulu hingga hilir.
“Sektor hulu sampai hilir ini kan wewenang Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia,” ujar Prof Henry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini bahwa Menteri Bahlil juga telah sangat berperan cukup signifikan dalam menarik investasi asing dan membangun industri pengolahan menjadi kunci penyedia komoditas berkualitas bagi DSI.
“Keberhasilan program hilirisasi sektor energi yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo telah dilaksanakan dengan baik oleh orkestrasi Pak Bahlil, juga dalam hal ini memperkuat fungsi DSI sebagai pengaman devisa negara,” ungkap Prof Henry.
Menurut Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar ini, kebijakan ekspor satu pintu tersebut bisa dipahami karena kontrol ekspor oleh negara merupakan wujud tanggung jawab moral konstitusi.
“Negara tidak boleh menjadi penonton yang pasif ketika kekayaan alamnya dinikmati secara tidak adil melalui celah-celah hukum dagang internasional yang tidak seimbang,” tegas Prof Henry.
Lebih lanjut, Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini mengutip pandangan
ekonom Dani Rodrik dari Harvard University yang juga menyatakan bahwa negara berkembang wajib melakukan intervensi cerdas dalam perdagangan global untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik.
“Nah, DSI adalah manifestasi dari intervensi cerdas yang sah menurut prinsip ekonomi politik Dani Rodrik dari Harvard,” kata Ketua DPP Ormas MKGR ini. Selain itu, imbuhnya, integrasi sistem ini akan berdampak pada prinsip keadilan pluralistik.
Pemikir Michael Walzer dari Institute for Advanced Study Princeton menyatakan menyebut bahwa kekayaan alam merupakan milik bersama masyarakat yang harus dijaga tata distribusinya oleh negara.
“Selama puluhan tahun, kemakmuran dari hasil bumi kita bocor keluar tanpa memberikan manfaat maksimal bagi pemilik aslinya yaitu rakyat. Tugas hilirisasi oleh Pak Bahlil Lahadalia di hulu dan pengelolaan DSI di hilir adalah satu tarikan napas menuju keadilan distribusi kekayaan negara,” tandas Prof Henry.
Meski demikian, Waketum DPP Bapera ini mengingatkan DSI tetap harus menerapkan transparansi mutlak dan akuntabilitas tinggi untuk mencegah korupsi birokrasi baru.***
Diketahui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sejak 1 Juni 2026 resmi mulai operasional. Lembaga ini didirikan untuk menjadi perantara dan penentu harga ekspor komoditas strategis nasional. Dasar hukum operasional badan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
Pada tahap awal, DSI mengelola tiga komoditas utama yaitu kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi.
Pembentukan badan ini bertujuan menertibkan pencatatan transaksi untuk menghentikan praktik under-invoicing dan transfer pricing. INVESTOR
