RENCANA pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset perlu mendapat perhatian serius dari seluruh masyarakat. Semangat untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara tentu harus didukung. Namun, pembentuk undang-undang tidak boleh gegabah, karena kewenangan perampasan aset yang terlalu luas, tanpa mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. RUU Perampasan Aset pada hakikatnya harus...Read More

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menerbitkan surat edaran yang mengatur lebih ketat tata cara pelaksanaan praperadilan dalam proses hukum pidana. Ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan batas penundaan persidangan pokok perkara serta kondisi yang dapat menyebabkan permohonan praperadilan dinyatakan gugur. Kebijakan itu diarahkan untuk mencegah proses perkara pidana berlangsung terlalu lama akibat penggunaan mekanisme hukum...Read More

Kepanikan melanda sebagian masyarakat usai Polda Metro Jaya membongkar sindikat peredaran jutaan meterai palsu di lima provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Bayangan buruk langsung menghantui; bagaimana nasib dokumen jual-beli, kontrak kerja, hingga surat utang-piutang? Apakah otomatis batal demi hukum? Dan yang paling mengerikan, apakah korban yang tak sengaja...Read More

Wacana pembentukan lembaga independen pengelola aset tindak pidana menjadi isu krusial dalam RUU Perampasan Aset.  Lembaga khusus yang secara independen mengelola aset sitaan dan rampasan negara belum dibentuk secara resmi. Saat ini, wacana pembentukan lembaga atau komite independen khusus tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI. Banyak yang berpendapat bahwa gagasan...Read More

Gugatan terhadap instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond di Mahkamah Konstitusi (MK) menyedot perhatian publik. Langkah uji materi ini menyoal perlindungan investor dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pakar hukum Prof Henry Indraguna, menilai instrumen obligasi ini sebagai terobosan berani yang amat krusial. Menurut Prof Henry, kebijakan...Read More

Kasus yang menimpa almarhum Yurizal Tri Chaerawan kembali menggugah perhatian publik. Peristiwa itu bermula dari unggahan di media sosial mengenai lambatnya pelayanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan yang kemudian direspons dengan berbagai komentar bernada sinis dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik dokter maupun tenaga kesehatan (nakes). Pakar hukum Profesor Henry Indraguna...Read More

Kritik dan keluhan seorang pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Demikian antara lain disampaikan pakar hukum Universitas Sultan Agung Semarang Prof Henry Indraguna merespons kasus almarhum Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS Kesehatan yang sempat mengeluh di media sosial soal lambatnya penanganan rawat inap rumah sakit berujung...Read More

Maraknya aksi main hakim sendiri (eigenrichting) hingga menewaskan korban dinilai sebagai ancaman serius terhadap prinsip negara hukum. Negara diminta hadir mencegah emosi massa menggantikan peran penegak hukum. Demikian antara lain disampaikan pakar hukum Prof Henry Indraguna merespons peristiwa terduga maling ayam tewas dikeroyok massa di Bali dan bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat belum...Read More

Pakar hukum Henry Indraguna menegaskan seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) meskipun belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Namun, penetapan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan hukum, termasuk adanya minimal dua alat bukti yang sah. Dalam legal opinion yang disampaikannya, Henry menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi...Read More

Polemik dugaan penghinaan terhadap wartawan yang menyeret advokat Hotman Paris Hutapea terus bergulir. Pakar hukum Profesor Henry Indraguna menegaskan bahwa setiap bentuk penghinaan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena dapat berimplikasi hukum. Menurut Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang tersebut, wartawan merupakan salah satu pilar...Read More