Pakar Hukum Prof Henry Indraguna SH MH mendukung Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri menindak tegas praktik beras oplosan.
Akibat dari kecurangan itu, negara dirugikan hingga Rp100 triliun setiap tahun.
“Saya sependapat dengan Pak Prabowo bahwa pejabat negara harus berada di barisan utama yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat. Jaksa Agung dan Kapolri adalah putra terbaik yang tidak perlu diragukan lagi kesetiaan kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Henry Indraguna kepada wartawan, Senin (21/7/2025).
Menurut dia, ketegasan Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi Republik, memang diperlukan untuk memberantas mafia beras hingga ke akar-akarnya.
“Dengan adanya perintah untuk menindak mafia beras, ini tentu akan berdampak positif. Tidak hanya di sektor keuangan saja, namun akan berdampak kepada harga beras yang tetap bisa terbeli oleh masyarakat dengan harga wajar,” tegas Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang.
“Masyarakat yang tadinya dirugikan karena membeli beras dengan harga yang lebih mahal, dengan adanya perintah tersebut akan mendapatkan harga beras yang lebih murah. Sebab mafia beras saat ini akan mikir dua kali untuk mengoplos beras,” lanjutnya.
Lebih jauh, dia menyampaikan bahwa sindikat pengoplosan beras adalah kejahatan penipuan sehingga dijerat pidana subversi.
Henry yang juga Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI ini, meminta Presiden agar mengumumkan identitas mafia beras sehingga rakyat tahu siapa yang telah menjadi pengkhianat negara.
“Tindakan mafia beras disebut telah merugikan negara hingga Rp100 triliun. Siapa mereka, kita tidak tahu. Karena itu, umumkan siapa mafia beras tersebut sehingga rakyat tahu mereka adalah pengkhianat negara,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).
Menurut Henry, saat ini masyarakat sudah tahu mafia migas dan mafia tanah. Kali ini giliran rakyat menanti siapa mafia beras yang telah merampok uang negara hingga Rp100 triliun tersebut.
Waketum DPP Bapera yang juga Ketua LBH DPP Bapera ini memberikan alasan mengapa mafia beras ini harus menjadi target utama Pemerintahan Prabowo karena potensi kerugian akibat pengoplosan beras ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun dan hanya dinikmati segelintir kelompok usaha yang sudah masuk kriteria serakah.
Kerugian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi dan program kerakyatan lainnya.
Seharusnya anggaran sebesar itu pun dapat untuk membangun sekolah. Saat ini, kemampuan keuangan negara hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 11 ribu sekolah dengan dana sebesar Rp19 triliun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Jaksa Agung dan Kapolri menindak tegas praktik pengoplosan beras.
Prabowo melabeli mafia pengoplos beras sebagai kejahatan yang dianggap “subversi ekonomi” yang menyengsarakan rakyat kecil.
“Masih banyak permainan-permainan jahat dari pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang premium, harganya dinaikkan seenaknya. Ini jelas adalah kejahatan ekonomi yang luar biasa. Ini adalah praktik pengusaha kotor yang dinamakan “serakahnomic,” tegas Prabowo saat penutupan Kongres PSI di Solo, Minggu (20/7/2025) dan kembali diulang saat peresmian Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Wonosari, Klaten, Senin (21/7/2025).
Prabowo menjelaskan ‘serakahnomics’ menjadi mazhab baru merujuk pada golongan serakah yang semata mendulang keuntungan ekonomi pribadi.
“Kita punya 330 ribu sekolah, dalam tiga setengah tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia, bayangkan jika terjadi. Saudara-saudara, ini yang kita anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang dan ini kita harus hentikan,” jelas Prabowo.
Prabowo mengingatkan bahwa kejahatan pangan seperti ini tidak boleh dianggap remeh karena menyentuh langsung urusan perut rakyat Indonesia.
“Kita harus lawan siapa pun yang mempermainkan pangan. Ini soal keadilan sosial, soal kemanusiaan,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan temuan 212 produsen beras nakal. Sebanyak 10 produsen telah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri dan Bareskrim sebagai bagian dari langkah awal penegakan hukum. Para pelaku diduga menjual beras oplosan di luar standar mutu, dengan volume dan label yang tidak sesuai.
