Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tidak melakukan panic buying BBM karena stok nasional dipastikan aman, dengan cadangan sekitar 23 hari atau masih di atas standar minimal kebutuhan nasional yang lebih dari 20 hari.
Terkait hal ini, Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna memahami banyak sejumlah masyarakat reaktif dengan stok BBM di dalam negeri, dengan misalnya mengantre di SPBU terdekat.
“Sebenarnya warga di beberapa daerah itu hanya ingin melindungi diri dan menjamin kebutuhan pokok keluarganya dapat kebutuhan pokok terpenuhi,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Meski demikian, Henry menegaskan, apa yang disampaikan Bahlil sejatinya adalah bentuk keterbukaan dan transparansi sebagai pertanggungjawaban pejabat publik kepada rakyat.
“Menurut saya tak ada maksud dan narasi yang menakut-nakuti, melainkan memberikan informasi secara terbuka dan utuh agar semua pihak bisa bersiap. Namun tetap tenang dan tidak perlu panic buying,” ungkap dia.
Transparansi Informasi
Ketua DPP Ormas MKGR menuturkan, transparansi informasi dari pejabat negara adalah fondasi kepercayaan publik.
“Jika tak ada informasi yang transparan akan berdampak menjadi spekulasi liar yang justru akan memperburuk situasi, seperti yang terjadi kasus panic buying,” tutur dia.
Henry menyebut dengan informasi yang jelas dan gamblang, terbuka, dan transparan, dapat mencegah permainan harga di pasar dan memastikan distribusi BBM tetap adil. Karena itu, masyarakat perlu berpikir lebih rasional. Panic buying sering muncul karena ketakutan yang berlebihan.
“Padahal fakta di lapangan menunjukkan stok lokal masih aman, ternyata tak seburuk yang dibayangkan,” kata dia.
“Artinya, kita harus menghindari sikap ekstrem. Jangan terlalu cuek, tapi juga jangan berlebihan seperti panic buying. Lebih baik percaya pada penjelasan resmi pemerintah dan menyiapkan segala kemungkinan,” sambungnya.
