Di balik gemerlap kota dan kesunyian desa, listrik adalah urat nadi kehidupan rakyat. Namun belakangan ini, keluhan demi keluhan warga mencuat akibat pemadaman listrik yang berulang di sejumlah wilayah Indonesia. Menanggapi jeritan publik, suara lantang datang dari Tenaga Ahli DPR RI sekaligus tokoh politik DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Henry Indraguna.
Bagi Prof. Henry, listrik yang stabil bukan sekadar perkara teknis atau komoditas dagang, melainkan hak dasar rakyat untuk bisa hidup layak, produktif, dan sejahtera.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya telah meluruskan isu miring mengenai krisis energi. Bahlil menegaskan bahwa pasokan batu bara untuk PLN sangat aman dan terkendali, dengan alokasi penugasan hingga 170 juta ton.
”Hanya saja ada beberapa trouble (gangguan) di beberapa mesin seperti yang disampaikan PLN, dan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” ujar Bahlil usai Rapat Terbatas di Istana Negara, baru-baru ini.
Meski jaminan pasokan batu bara dari pemerintah sudah aman, Prof. Henry Indraguna melihat ada ganjalan di tubuh internal PLN. Ia menyayangkan manajemen pemeliharaan mesin pembangkit yang dinilainya belum optimal.
”Pemadaman berulang adalah rapor merah bagi tata kelola operasional PLN. Manajemen terkesan terlambat dalam mitigasi dan lemah dalam sistem deteksi dini kerusakan pembangkit. Seharusnya gangguan teknis bisa diantisipasi sebelum berdampak luas dan merugikan rakyat,” ujar Prof. Henry di Jakarta, Jumat (19/06/2026).
Solusi Cerdas: Sentuhan AI dan Transisi Hijau
Sebagai Guru Besar Unissula Semarang yang bervisi modern, Doktor Ilmu Hukum lulusan UNS dan Universitas Borobudur ini tidak hanya mengkritik, tetapi juga menyodorkan solusi konkret yang membumi. Ia mendesak PLN untuk segera berbenah melalui langkah strategis berikut:
- Digitalisasi Berbasis AI: Memanfaatkan Akal Imitasi atau Artificial Intelligence (AI) untuk menerapkan predictive maintenance (pemeliharaan prediktif) serta mempercepat audit menyeluruh pada seluruh mesin pembangkit di Indonesia.
- Pengawasan DMO Real-Time: Meminta Kementerian ESDM memperketat pengawasan kuota batu bara untuk kebutuhan domestik (Domestic Market Obligation/DMO) secara seketika (real-time).
- Percepatan Transisi Energi: Mendorong PLN melompat menuju energi terbarukan yang lebih stabil agar ketahanan energi nasional tidak terus-menerus mendewakan satu jenis komoditas fosil.
Berpihak pada Keadilan Sosial dan Hak Rakyat
Di sisi lain, Waketum DPP Bapera ini memberikan apresiasi tinggi atas ketegasan dan gerak cepat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menjaga stabilitas setrum nasional. Langkah responsif Kabinet Merah Putih tersebut dinilainya sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
Menutup pandangannya dengan menyentuh sisi humanis, Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini mengutip pemikiran ekonomi peraih Nobel, Amartya Sen.
”Pembangunan dan pengelolaan sumber daya itu sejatinya harus diarahkan untuk memperluas kemampuan nyata manusia dalam menjalani hidup yang layak. Ketika negara hadir menghilangkan hambatan seperti pemadaman listrik, di situlah keadilan sosial runtut ditegakkan,” pungkas Henry penuh nasionalisme.
Bagi Prof. Henry, perjuangan memastikan listrik tetap menyala di setiap rumah penduduk adalah perjuangan menjaga martabat dan masa depan seluruh rakyat Nusantara. POSKOTA
