Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin pada Senin (13/4/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kerja sama strategis Indonesia–Rusia di tengah dinamika geopolitik global yang berkembang pesat.
Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Salah satu agenda yang dibahas adalah bagaimana menjaga kepastian pasokan minyak mentah jangka panjang, potensi kerja sama pengembangan kilang minyak di tanah air, serta penjajakan teknologi energi baru terbarukan.
Langkah ini merupakan strategi diversifikasi sumber energi Indonesia untuk antisipasi ketidakpastian pasar global.
Sebelumnya, Prabowo telah menegaskan bahwa perjalanan luar negerinya selama ini dilakukan untuk mengamankan kebutuhan energi nasional.
“Saudara-saudara, ini untuk mengamankan minyak, saya harus pergi ke mana-mana,” ujarnya dalam rapat kabinet pekan lalu.
Pada Maret dan awal April, Prabowo juga melakukan kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang.
Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang menyelaraskan kebutuhan energi domestik dengan potensi kerja sama strategis dengan Rusia.
Menurutnya, langkah ini untuk menjaga kestabilan harga energi di tingkat masyarakat.
“Kami mengupayakan skema kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam hal impor minyak mentah dan gas untuk mencukupi kebutuhan cadangan strategis nasional,” kata Bahlil.
Menanggapi hal ini Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Henry Indraguna, SH.,MH. menyebut bahwa diplomasi ini adalah bentuk kedaulatan politik Indonesia.
Langkah diplomasi tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus aktif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan nasional di panggung global.
Ia merujuk pemikiran Filsuf Prancis Michel Foucault tentang relasi kuasa, dalam hal ini energi menjadi instrumen krusial dalam struktur kekuasaan negara.
“Indonesia berani bermanuver untuk kepentingan nasional saat dunia menjadi multipolar,” ungkap Henry Indraguna, Kamis (16/4/2026).
Diplomasi Keseimbangan Kekuatan
Menurut Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini, manuver Prabowo tersebut penting dan strategis agar kepentingan nasional terjaga tanpa terikat pada satu hegemoni tertentu, hegemoni relasi kuasa dari satu aliansi ekonomi saja.
Maka, kata Henry Indraguna, diplomasi tersebut dinilai tepat karena menunjukkan keseimbangan kekuatan.
“Dalam logika politik modern, penguasaan atas sumber daya adalah cara kita menegaskan eksistensi di tengah tekanan geopolitik global yang semakin cair dan kompetitif,” jelas Henry.
Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini juga menganalisa dari sisi hukum internasional, diplomasi itu harus memegang prinsip pacta sunt servanda yang memerhatikan dinamika sanksi global.
Sesuai pemikiran Filsuf Hukum Hans Kelsen tentang hierarki norma dan validitas hukum dalam hubungan antarnegara.
“Kerjasama membutuhkan ketelitian dalam menyinergikan kepentingan nasional dengan kepatuhan hukum dunia. Tujuannya agar tidak memicu isolasi ekonomi. Pemerintah harus cermat dalam menyusun klausul kontrak,” terangnya.
Ketelitian itu, imbuh dia, dimaksudkan agar tidak terjebak dalam kompleksitas sanksi internasional yang sedang membayangi Rusia.
Politisi muda yang kini aktif di lembaga think tank Partai Golkar ini menyatakan dukungannya terhadap diplomasi ini selama asas kepastian hukum menjadi landasan utama.
“Sebab hukum internasional harus menjadi sarana mencapai perdamaian dan kemakmuran, bukan instrumen penghambat kedaulatan ekonomi sebuah bangsa,” ujarnya. SUARAMERDEKA
