Korporasi bagi kantor hukum di Indonesia menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Sejak dibukanya keran investasi dimulainya kantor hukum Indonesia oleh beberapa kantor hukum besar puluhan tahun silam, kini semakin merebak kantor-kantor hukum yang khusus menangani praktik korporasi. Pada survei 141 kantor hukum yang menjadi responden, sebanyak 101 kantor hukum atau 71,6% merupakan kantor hukum korporasi...Read More
Hukumonline kembali menggelar Survei Kantor Hukum Indonesia. Survei ditujukan kepada kantor hukum yang menangani perkara litigasi yang ditujukan kepada firma hukum perusahaan Indonesia. Hukumonline menyelenggarakan gelaran survei di tahun ke empat. Ada yang berbeda pada survei kali ini. Setelah tiga tahun berturut-turut sebelumnya survei ditujukan kepada firma hukum korporasi Indonesia, kini survei juga ditujukan kepada...Read More
Henry Indraguna dan Partners yang berdiri sejak 2012 menempati peringkat ke-19 dari 120 law firm dari Survei Kantor Hukum Indonesia. Survei ini ditujukan kepada kantor hukum yang menangani perkara litigasi yang ditujukan kepada corporate law firm Indonesia. “Saya sebagai pendiri Henry Indraguna dan Partners sangat bangga, masuk dalam 20 besar law firmpada tahun ini,” ujar...Read More
Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI), Henry Indraguna menyayangkan pernyataan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom yang membela 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, sebagai organisasi umat, seharusnya PGI memahami atau mengetahui hal yang mesti diurusi dan tidak. Bukan malah berperilaku dan bertindak layaknya politisi atau pengamat. “Begitu juga dengan pegawai KPK...Read More
Pernyataan Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Gomar Gultom terkait polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai tidak tepat. Praktisi hukum, Henry Indraguna misalnya. Ia menegaskan, sebagai organisasi umat yang seharusnya memiliki tugas dan fungsi mengurusi keumatan, PGI sudah sepatutnya memahami atau mengetahui hal mana yang seharusnya...Read More
Plt Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengatakan, dugaan kasus tindak pidana korupsi yang mendera koleganya yakni Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin terkait suap kepada salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin, kata...Read More
Kasus suap Pemkot Tanjungbalai Sumatra Utara menyeret nama wakil ketua DPR yang juga politikus Partai Gokkar Azis Syamsuddin. Pelaksana tugas (Plt.) Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, pun menegaskan sikap partainya. Henry Indraguna menekankan pentingnya azas praduga tak bersalah dalam kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial, terhadap penyidik Komisi...Read More
Plt Ketua LKI (Lembaga Komunikasi dan Informasi) DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengatakan, dugaan kasus tindak pidana korupsi yang mendera koleganya yakni Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin terkait suap kepada salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Kasus yang melibatkan Azis, kata dia,...Read More
Presiden RI Joko Widodo diminta ikut memperhatikan nasib para advokat di Indonesia ditengah pandemi Covid-19, dengan memprioritaskan mereka sebagai penerima vaksinasi virus Korona. Demikian disampaikan pengacara kondang Henry Indraguna sekaligus Wakil ketua Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM (BAKUMHAM) Kosgoro 1957. Henry yang juga Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia mengatakan, Advokat sebagai salah satu...Read More
Tingkat penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, menjadikan banyak kalangan merasa was-was termasuk kalangan Advokat. Terlebih Advokat memiliki mobilitas tinggi, baik di persidangan maupun diluar persidangan sehingga para Advokat memiliki resiko tinggi terpapar. Untuk itu, pemerintah diminta untuk juga memprioritaskan kalangan pengacara, dalam program vaksinasi Covid-19. Hal itu karena pengacara adalah garda terdepan dalam pelayanan hukum...Read More
